Selamat Datang

Pengelolaan sumber daya air yang kurang memperhatikan siklus hirologi, bersifat parsial, tidak seimbangnya konservasi dan pendayagunaan air, serta kurangnya dukungan stakeholder telah menyebabkan meningkatnya berbagai permasalahan sumber daya air. Permasalahan tersebut diantaranya adalah meningkatnya kejadian banjir, kekeringan, erosi-sedimentasi, kelangkaan air bersih, menurunnya kualitas air dan meningkatnya jumlah daerah aliran sungai (DAS) kritis di Indonesia. Permasalahan tersebut diperkirakan akan terus meningkat dan dapat menyebabkan menurunnya dayadukung sumber daya air terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempertahankan daya dukung sumber daya air terhadap kehidupan masyarakat, maka paradigma pengelolaan sumber daya air yang selama ini dijalankan harus diubah ke arah pendekatan pengelolaan yang bersifat terpadu. Pengelolaan terpadu atau lebih dikenal dengan Integrated Water Resources Management (IWRM) menuntut bahwa sumber daya air harus dikelola secara utuh dalam kesatuan wilayah pengelolaan, tercapainya keseimbangan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, dan mendapat dukungan dari stakeholder sumber daya air.

Pembentukan unit pelaksana teknis berupa Balai Wilayah Sungai (BWS) diharapkan dapat mewujudkan tuntutan pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan merupakan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Kewajiban Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjut dari Permen Keuangan No. 54/PMK.02/2005 tentang Petunjuk dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006.

Pembentukan Balai Wilayah Sungai (BWS) merupakan implementasi dari pembagian tanggung jawab pengelolaan sumber daya air di Indonesia, antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 dalam pasal 14, pasal 15, dan pasal 16. Pembentukan Balai Wilayah Sungai bukan merupakan upaya resentralisasi pengelolaan sumber daya air, tetapi merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintah pusat di daerah. Dimana Pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab mengelola Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Strategis Nasional, dan Wilayah Sungai Lintas Propinsi, sedangkan Pemerintah Provinsi mengelola Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola Wilayah Sungai yang berada dalam satu kabupaten/kota.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III merupakan salah satu Balai Wilayah Sungai yang dibentuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. BWS Kalimantan III memiliki wilayah kerja 2 Wilayah Sungai yaitu Wilayah Sungai Mahakam (WS Strategis Nasional) dan Wilayah Sungai Sesayap (WS Lintas Negara). Dengan adanya BWS Kalimantan III diharapkan pengelolaan sumberdaya air yang meliputi aspek: (1) konservasi sumber daya air, (2) pendayagunaan sumber daya air, dan (3) pengendalian daya rusak air, (4) sistem informasi sumber daya air dan (5) peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam pengelolaan sumber daya air di WS Mahakam dan WS Sesayap dapat berjalan optimal.

Selain itu, sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemerintah di daerah, BWS Kalimantan III juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan bantuan teknis, pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kab/Kota se-Kalimantan Timur dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Kalimantan Timur.