Berita

Pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui ikatan Surat Perjanjian Kontrak. Upah yang diperoleh oleh PPNPN berasal dari DIPA tahun berjalan sehingga untuk menjadi seorang PPNPN harus melalui proses Assesment yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum. Balai Wilayah Sungai Kalimantan III memiliki 210 PPNPN yang berhak menandatangani Surat perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu berdasarkan hasil assessment yang telah dilaksanakan pada 19 September 2018 di Pontianak. Penandatanganan Kontrak Kerja Waktu Tertentu di lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Januari 2019 bertempat di Ruang Rapat Mahakam Kantor BWS Kalimantan III Jalan MT. Haryono No.36 Samarinda Provinsi Kaltim.

210 PPNPN ini terdiri dari PPNPN Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara serta para Juru dan Penjaga Pintu. Dalam rangkaian Acara penandatangan kontrak terdapat pengarahan singkat yang disampaikan oleh Kepala Balai BWS Kalimantan III. Beliau berpesan agar sebelum menandatangani kontrak perjanjian kerja, PPNPN harus membaca dengan jeli setiap pasal-pasal yang ada dalam surat tersebut. Pasal-pasal tersebut merupakan komitmen yang harus ditaati oleh BWS Kalimantan III dan PPNPN dalam pelaksanaan kontrak kerja selama 12 bulan tersebut. Lebih terperinci disampaikan oleh Kasubag TU BWS Kalimantan III bahwa kedisiplinan dan kinerja PPNPN merupakan faktor yang terpenting dalam bekerja di BWS Kalimantan III. Beliau menginformasikan bahwa surat perjanjian kontrak kerja ini di susun berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : 01/SE/M/2018.

Dalam surat edaran tersebut diatur tentang jenis pegawai non-PNS, kontrak kerja dan pembayaran, persyaratan dan mekanisme rekrutmen dan evaluasi kinerja. Yang terbaru dalam Surat perjanjian kontrak kali ini adalah PPK memegang peran penting dalam penilaian kinerja dan kedisiplinan PPNPN yang menjadi stafnya. Sehingga dalam surat tersebut yang bertandatangan adalah PPNPN, PPK dan diketahui oleh Kepala BWS Kalimantan III.