Berita

Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Kegiatan pertanian tidak dapat lepas dari ketersediaan air. Oleh sebab itu irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan di bidang pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi terwujudnya ketahanan pangan nasional. Keberlanjutan sistem irigasi sangat tergantung pada beberapa hal, salah satunya adalah kehandalan petani sebagai individu maupun kelompok.

Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air selama ini telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Proses pemberdayaan merupakan upaya membantu masyarakat dalam mengembangkan kemapuannya sendirii sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Proses tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan (power) aksebilitas terhadap sumber daya dan lingkungan yang akomodatif. Pendekatan pemberdayaan masayarakat diwujudkan dalam pembanguinan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan agar dapat dipakai untuk mengantisipasi timbulnya perubahan-perubahan masyarakat pemakai air beserta lingkungannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, disebutkan bahwa kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air atau pemberdayaan P3A dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan Pemerintah dan pemerintah provinsi dapat memberiakan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota.

Tata Guna Air merupakan usaha dan kegiatan untuk memanfaatkan air bagi kepentingan produksi dimana proses sejak dari pengambilan air dari pintu tersier, penyaluran dan pembagian. Saluran tersier mendapatkan air dari saluran sekunder, saluran sekunder dari saluran primer yg menerima air dari bangunan penangkap air dan jika ditinjau proses pengaturan air tidak bisa dipisahkan dengan proses pengelolaan air pada tingkat jaringan utama.

PTGA merupakan proyek yang dibentuk pada Tahun 1983. Tujuan dibentuknya PTGA untuk meningkatkan tata kelola air di jaringan irigasi dalam satu kesatuan system jaringan utama sampai dengan jaringan tersier secara nasional. PTGA menempatkan P3A sebagai mitra pemerintah dan setara sebagai pelaku utama dalam pengelolaan irigasi. Kegiatan PTGA berupa pembinaan dan bimtek secara berjenjang, dan berkesinambungan dengan Pemerintah dan PEMDA sebagai pengelola jaringan utama.

Agar semua pihak memahami bahwa pengelolaan irigasi merupakan satu kesatuan sistem dari jaringan utama sampai ke jaringan tersier yang didukung oleh P3A guna mewujudkan tata kelola jaringan irigasi yang handal dan berkelanjutan serta sebagai gambaran kepada semua pihak yang terkait dalam pengelolaan irigasi khususnya di tingkat tersier/P3A, Pembina P3A/tersier di berbagai jenjang tingkat agar pendekatannya sama.

Pengelolaan irigasi akan lebih efektif apabila dilaksanakan secar amenyeluruh sebagai satu kesatuan system mulai dari pembangunan utam, jaringan primer, jaringan sekunder sampai petak tersier, sehingga diperlukan satu pengelola dalam satu sistem irigasi. Kemeterian PUPR ditugaskan untuk melakukan pendataan dan penilaian kinerja sistem irigasi secara utuh sehingga dibuatlah prinsip Single Management dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Single Management sendiri merupakan pengembangan dan pengelolaan system irigasi terintregasi dari hulu ke hilir secara satu kesatuan. Opsi dalam penyususnan konsep irigasi berdasarkan permasalah regulasi antara lain pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara holistik oleh Kementerian PUPR dalam satu kesatuan manajemen irigasi dari hulu ke hilir sesuaib dengan arahan Presiden.

Dengan pendekatan Single Management diharapkan pembinaan tersier dan P3A kembali ke Kementerian PUPR. Ditjen SDA maupun instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota yangt membidangi irigasi menyambut baik dan pendekatan PTGA yang telah diakui oleh P3A dan Pemda dapat dihidupkan lagi. BBWS/BWS dan pengelola irigasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu membentuk unit PTGA di wilayah kerjanya. (sisda)