Unit

Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang cukup signifikan dan tinggi, serta kecenderungan pemanfaatan lahan di sekitar sumber daya air semakin didesak oleh kepentingan masyarakat telah melahirkan keadaan dimana sumber daya air mengalami penurunan fungsi, penyempitan, pendangkalan dan pencemaran. Antara lain fungsi sungai telah berubah menjadi tempat pembuangan air limbah dan sampah sehingga tercemar, dangkal dan rawan terhadap banjir serta masalah lingkungan lainnya. Untuk kepentingan masa depan, kecenderungan tersebut perlu dikendalikan dan dihentikan agar dapat dicapai keadaan yang harmonis dan lestari antara kehidupan manusia dan fungsi sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 01/PRT/M/2016 dan Surat Edaran Ditjen SDA No. 12A/SE/D/2016, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas diantaranya memberikan izin dalam hal pengelolaan sumber daya air. Perizinan merupakan instrumen pengendalian untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan sumber daya air, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada, dan serta menjamin hak ulayat masyarakat dengan merperhatikan hukum adat setempat atas air dan hak-hak lain yang serupa. Perizinan ini mempunyai tujuan antara lain;

  1. Sebagai instrumen dalam menjaga kondisi alami sumber daya air, memastikan penggunaan secara hemat dan bijak, serta mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari kegiatan terhadap sumber daya air;
  2. Menjaga terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sesuai dengan alokasi air secara tertib, adil, akuntabel, dan serta dalam hal mencegah konflik antar pengguna air;
  3. Mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat penggunaan sumber daya air;
  4. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta khususnya dalam hal pembiayaan sumber daya air;
  5. Menjamin tersedianya informasi tentang kondisi sumber daya air, pemanfaatan, dan dalam mendukung penglolaan sumber daya air di masa mendatang.

Peran dari BWS Kalimantan III dalam menjamin terlaksananya pengelolaan sumber daya air yang terpadu antara lain adalah dengan melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pemberian izin pengelolaan sumber daya air oleh Direktorat Jenderal Air di lingkungan wilayah kerja BWS Kalimantan III.

Visi

Memberikan pelayanan Rekemondasi Teknis yang terpadu dalam rangka menuju kemanfaatan sumber daya air yang harmonis dan berkelanjutan.

Misi

Menyelenggarakan pelayanan pemberian Rekomendasi Teknis yang akurat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air.

Maklumat Pelayanan Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Air

Kami memberikan pelayanan sepenuh hati dengan cara:

  1. Mengutamakan KEJUJURAN dan KEADILAN, hanya berdasarkan pada data dan fakta yang tersaji dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. TERBUKA kepada pemohon tentang prosedur dan tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air;
  3. BERKOMUNIKASI secara lisan maupun tertulis dengan semua pihak secara sopan, jelas dan tegas dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran berdasarkan fakta dilapangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. MENYEDIAKAN pelayanan pemberian rekomendasi teknis dengan cepat, mudah dan nyaman;
  5. Bekerja dengan CERMAT dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  6. MEREKAM proses kegiatan pelayanan pemberian rekomendasi teknis secara akurat, jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
  7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
  8. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 12A/SE/D/2016 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pengguna Layanan

Pengguna berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Swasta, Koperasi, Kelompok Masyarakat, Dan Masyarakat Umum.

Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan pemberian Rekomendasi Teknis mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air dan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 12A/SE/D/2016 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Operasional Layanan

  1. Tempat Pelayanan

Unit Pelayanan Rekomendasi Teknis, Balai Wilayah Kalimantan III, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jl. Tengkawang No. 5, Gedung A Lantai 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75127.

  1. Jadwal dan Waktu Pelayanan Unit Pelayanan Perizinan

Senin s.d. Kamis  : 09.00 s.d 15.30 WIB (Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB)

Jumat                   : 09.00 s.d 16.00 WIB  (Istirahat : 11.30 s.d 13.30 WIB)

  1. Media Layanan

Email Unit Rekomtek     : rekomtek.bws3kal3@pu.go.id

Website                          : http://bwskalimantan3.com

Contact                          : Rustiani (Hp. +62 813 16340797)

                                        Deni Widodo (Hp. +62 852 51561986)

Biaya/Tarif

Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air tidak dikenakan biaya/gratis.

Produk Pelayanan

Produk layanan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air adalah Surat Rekomendasi Teknis untuk Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air.

Jangka waktu Penyelesaian

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 12A/SE/D/2016 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Surat Rekomendasi Teknis untuk pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dikeluarkan paling lama 23 (dua puluh tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan rekomendasi teknis pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

Media Informasi

Media informasi yang disediakan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang lengkap mengenai layanan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air adalah melalui website http://bwskalimantan3.com atau dapat datang langsung ke BWS Kalimantan III Jl. Tengkawang No.5 Gedung Lantai 1-3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

 

--