Profil

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat :

Untuk mendukung tugas dan fungsi Ditjen Sumber Daya Air dalam pengelolaan wilayah sungai telah dibentuk 12 (dua belas) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS Tipe A dan B), 21 (dua puluh satu) Balai Wilayah Sungai (BWS Tipe A dan B), Balai Bendungan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, untuk Balai Wilayah Sungai Kalimantan III termasuk dalam Balai Wilayah Sungai (BWS Tipe A).

Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis dibidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Dalam menjalankan tugasnya Balai Wilayah Sungai mempunyai tanggung jawab dalam bidang pengelolaan drainase utama perkotaan, serta pendetailan fungsi BWS terkait pengelolaan drainase utama perkotaan, penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan SMK3, penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
  • Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  air  pada wilayah sungai.
  • Pemantauan dan evaluasi  penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.
  • Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/ desain/ pengembangan sumber daya air.
  • Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP).
  • Penyelenggaraan  sistem  manajemen  mutu  dan  sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).
  • Pengelolaan  sumber  daya  air  yang  meliputi  konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
  • Pengelolaan drainase utama perkotaan.
  • Pengelolaan sistem hidrologi.
  • Pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
  • Pelaksanaan OP sumber daya air pada wilayah sungai.
  • Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
  • Penyusunan  dan  penyiapan  rekomendasi  teknis  dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air     pada wilayah sungai.
  • Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai.
  • Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
  • Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah.
  • Pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJP Sumber Daya Air) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik.
  • Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, dan
  • Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air  dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.